Gagal Menata Kota? Kelompok Cipayung Soroti Infrastruktur dan Pelayanan Publik di Pematangsiantar

Visionkreatif.com – Pematangsiantar.
Kelompok Cipayung Kota Pematangsiantar yang terdiri dari Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia, Himpunan Mahasiswa Islam, dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia menyoroti berbagai persoalan infrastruktur yang hingga saat ini dinilai belum mendapatkan penanganan serius dari Pemerintah Kota Pematangsiantar.

Sejumlah persoalan seperti kondisi jalan rusak, penanganan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tanjung Pinggir, terbengkalainya Terminal Tanjung Pinggir, hingga belum adanya kepastian pembangunan kembali Gedung IV Pasar Horas pascakebakaran, menjadi perhatian bersama organisasi kepemudaan tersebut, Senin (18/05/2026).

Kelompok Cipayung menilai wajah Kota Pematangsiantar saat ini mencerminkan lemahnya arah penataan kota dan minimnya keseriusan pemerintah dalam menjawab kebutuhan dasar masyarakat. Kota yang seharusnya berkembang sebagai pusat perdagangan, jasa, dan pendidikan di kawasan Sumatera Utara justru masih dihadapkan pada persoalan klasik yang terus berulang tanpa solusi yang jelas.

Ketua GMKI Pematangsiantar-Simalungun, Yova Ivo Cordiaz Purba, menyampaikan bahwa persoalan infrastruktur di Kota Pematangsiantar bukan lagi sekadar keterlambatan pembangunan, melainkan sudah mengarah pada kegagalan pemerintah dalam menata kota secara serius dan terukur.

“Fakta di lapangan menunjukkan banyak persoalan yang hingga hari ini belum terselesaikan. Gedung IV Pasar Horas yang terbakar pada September 2024 lalu masih menyisakan ketidakpastian bagi para pedagang terkait pembangunan permanen. Di sisi lain, Terminal Tanjung Pinggir yang dibangun untuk menjadi simpul transportasi utama justru belum beroperasi maksimal,” ujar Yova.

Ia juga menyoroti langkah Komisi III DPRD Kota Pematangsiantar yang pada Januari 2026 turun langsung mempertanyakan lambatnya pengoperasian terminal tersebut. Namun, hingga kini praktik terminal bayangan dan aktivitas naik-turun penumpang di inti kota masih terus terjadi.

“Ini menunjukkan lemahnya ketegasan dan buruknya eksekusi kebijakan,” tambahnya.

Selain itu, Yova menilai kondisi jalan rusak di berbagai titik kota serta persoalan TPA Tanjung Pinggir yang belum tertangani serius menunjukkan lemahnya prioritas pemerintah terhadap infrastruktur publik.

“Infrastruktur publik seharusnya menjadi prioritas utama pemerintah daerah karena menyangkut keselamatan, kenyamanan, dan aktivitas ekonomi masyarakat,” tegasnya.

Menurut Yova, Pemerintah Kota Pematangsiantar terlalu sibuk membangun narasi keberhasilan, tetapi lemah dalam menyelesaikan persoalan mendasar masyarakat.

“Kota ini tidak membutuhkan seremoni dan pencitraan, tetapi keberanian mengambil keputusan dan kerja nyata yang dapat dirasakan masyarakat secara langsung,” katanya.

GMKI Pematangsiantar-Simalungun meminta Wali Kota dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait segera menyampaikan roadmap penyelesaian persoalan infrastruktur secara terbuka kepada publik, termasuk target penyelesaian Gedung IV Pasar Horas, optimalisasi Terminal Tanjung Pinggir, penanganan jalan rusak, dan tata kelola sampah kota.

“Jika persoalan-persoalan ini terus dibiarkan tanpa langkah konkret, maka publik akan semakin yakin bahwa pemerintah telah gagal menata Kota Pematangsiantar,” tutup Yova.

Sementara itu, Formateur/Ketua Umum HMI Cabang Pematangsiantar-Simalungun, Raja Doli Lubis, turut mengkritik buruknya kondisi sejumlah fasilitas publik dan infrastruktur yang dinilai belum mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah.

Menurut Raja Doli, Terminal Tanjung Pinggir yang seharusnya menjadi pusat aktivitas transportasi masyarakat justru terlihat semrawut dan tidak terurus. Minimnya fasilitas, buruknya kebersihan, dan lemahnya tata kelola terminal menimbulkan kesan bahwa pemerintah kota membiarkan wajah gerbang transportasi daerah dalam kondisi memprihatinkan.

Selain itu, HMI juga menyoroti kondisi Gedung IV Pasar Horas yang hingga kini belum mendapatkan kepastian pembangunan kembali. Menurut mereka, kondisi tersebut berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat kecil yang menggantungkan hidup di pasar tradisional.

Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah pengelolaan TPA Tanjung Pinggir yang dinilai belum maksimal. Penanganan sampah yang buruk dianggap tidak hanya menciptakan pencemaran lingkungan, tetapi juga berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan bagi masyarakat sekitar.

“HMI menilai pemerintah kota terkesan lamban dalam mencari solusi konkret terhadap persoalan sampah yang setiap tahun terus menjadi keluhan masyarakat,” ujar Raja Doli.

Kemudian, Ketua GMNI Pematangsiantar, Nicolas Gurning, memberikan rapor merah terhadap komitmen kerakyatan Pemerintah Kota Pematangsiantar.

Menurut Nicolas, pembiaran terhadap kerusakan infrastruktur merupakan bentuk pengabaian terhadap hak-hak ekonomi masyarakat kecil.

“Persoalan infrastruktur ini jangan hanya dilihat sebagai masalah teknis tata kota, tetapi menyangkut hajat hidup orang banyak. Sementara pemerintah terkesan mengulur waktu tanpa timeline yang jelas. Ini menunjukkan kurangnya keberpihakan terhadap masyarakat kecil,” katanya.

Ia juga menegaskan bahwa APBD harus dialokasikan secara efektif untuk stimulus ekonomi rakyat dan perbaikan fasilitas publik, bukan habis untuk belanja birokrasi maupun program seremonial yang minim urgensi.
Di akhir pernyataannya, Kelompok Cipayung mendesak Wesly Silalahi agar segera merealisasikan janji-janjinya kepada masyarakat serta memaparkan transparansi anggaran dan rencana taktis pemulihan kota secara terbuka.

“Kami tidak butuh janji manis di media sosial. Jika dalam waktu dekat tidak ada langkah konkret dan progresif terkait Pasar Horas, jalan rusak, dan TPA, maka Kelompok Cipayung akan menggalang kekuatan massa yang lebih besar untuk menuntut hak-hak masyarakat langsung ke Balai Kota,” tegas mereka. (*)