Anggota Komisi VII Soal Tambang Raja Ampat: Perusahaan Untung, Lingkungan Rusak

Visiokreatif.com – Jakarta. Anggota Komisi VII DPR RI Saleh Daulay menyoroti tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya, yang menjadi sorotan karena merusak lingkungan.

Ia mewanti-wanti pemerintah untuk melihat Raja Ampat sebagai destinasi wisata strategis yang perlu dilestarikan ekosistemnya, tidak hanya semata-mata keuntungan tambang.
“Kalau pertambangan dibiarkan merusak alam dan lingkungan, maka Raja Ampat sebagai destinasi wisata strategis akan terganggu,” kata Saleh dalam keterangan tertulis, Senin (9/6/2025).

Saleh mengatakan, dalam kunjungan kerja Komisi VII pada 28 Mei-2 Juni 2025 lalu, ia sempat bertemu dengan masyarakat setempat. Mereka menyuarakan aspirasi agar pemerintah tetap menjaga alam dan lingkungan.

“Komisi VII bertemu dengan gubernur dan aparat pemerintah daerah. Termasuk juga ada kelompok-kelompok masyarakat yang menyampaikan aspirasi. Semua didengar dan diperhatikan sebagai bahan masukan,” kata politikus PAN itu.
Saleh mengatakan, masyarakat mengusulkan agar pemerintah memperhatikan peningkatan kualitas Raja Ampat sebagai destinasi wisata.

Namun di satu sisi, bukannya memperbaiki kualitas lingkungan, Raja Ampat justru mengalami kerusakan ekosistem imbas pengerukan nikel yang tidak sesuai prosedur.

“Jangan sampai, perusahaannya dapat untung, lingkungan dan masyarakat di sekitarnya rusak. Alam dan lingkungan harus dijaga untuk masa depan anak-anak Papua,” tuturnya.
Sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Hanif Faisol Nurofiq buka suara mengenai izin tambang 4 perusahaan nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya, yang merusak lingkungan.

Adapun 4 perusahaan yang tengah ditinjau adalah PT GAG Nikel (GN) selaku anak perusahaan pelat merah PT Aneka Tambang (Antam), PT Anugerah Surya Pratama (ASP), PT Kawei Sejahtera Mining (KSM), PT Mulia Raymond Perkasa (MRP).

Seluruh perusahaan ini tengah dikaji ulang penerbitan izin usahanya dari segi keberlanjutan lingkungan.

“Kalau yang di PT GN sudah dihentikan oleh beliau (Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia) untuk yang lain telah kami lakukan pengawasan untuk menghentikan kegiatan karena memang ada beberapa yang dilanggar secara serius, ini yang kita lakukan,” kata Hanif dalam media briefing mengenai tambang nikel di Raja Ampat, Minggu (8/6/2025). (*)