Pemerintah Batalkan Rencana Sekolah Daring, Khawatir Terjadi Learning Loss

Visionkreatif.com – Jakarta. Pemerintah membatalkan rencana penerapan pembelajaran daring bagi siswa untuk mengantisipasi krisis global.

Hal itu dilakukan dengan alasan menjaga kualitas pendidikan dan mencegah terjadinya penurunan kemampuan akademik hingga kehilangan pengetahuan (learning loss).
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, menegaskan proses pembelajaran harus tetap berjalan optimal secara tatap muka.

“Bahwa di sektor pendidikan, proses pembelajaran harus semakin optimal dan jangan sampai timbul learning loss. Oleh karena itu, diutamakan penyelenggaraan proses pembelajaran tetap berjalan secara luring bagi siswa,” kata Pratikno dalam keterangan tertulis, Rabu (25/3/2026).

Ia menjelaskan, sebelumnya sempat muncul wacana penggunaan metode hybrid yang mengombinasikan pembelajaran daring dan luring.

Namun, hasil koordinasi lintas kementerian memutuskan pembelajaran daring belum menjadi kebutuhan mendesak saat ini.
Menurutnya, kebijakan ini sejalan dengan prioritas pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya di sektor pendidikan.

“Sebagaimana prioritas luar biasa Bapak Presiden kepada sektor pendidikan, mulai dari revitalisasi sekolah, Sekolah Rakyat, dan Sekolah Unggul Garuda, maka kita harus mempercepat peningkatan kualitas pendidikan secara umum, baik yang berada di bawah Kemendikdasmen, Kemenag dan Kemendiktisainstek. Ini prioritas. Ini utama,” ujarnya.

Pratikno menyampaikan, arahan tersebut merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden Prabowo Subianto yang menekankan percepatan transformasi nasional di tengah krisis global.

Ia mengutip arahan Prabowo yang menilai krisis justru menjadi momentum untuk mempercepat agenda strategis nasional.

“Krisis justru mempercepat rencana transformasi kita. Akhirnya kita dipaksa akselerasi. Kita sudah mengerti masalahnya, dari dulu kita ingin swasembada pangan, swasembada energi. Kita sudah mengarah ke situ. Tapi sekarang akan mempercepat,” ungkap Pratikno.

Pemerintah juga mendorong percepatan transformasi birokrasi melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik, efisiensi anggaran, serta penguatan pola kerja fleksibel secara terukur.

“Pelayanan kepada masyarakat, peningkatan kualitas SDM, serta mendukung akselerasi pembangunan yang berkeadilan harus terus diperkuat dengan cara-cara yang lebih cerdas dan efisien,” kata dia. (*)