Krisis di Myanmar Imbas Gempa: Korban Jiwa Tembus 2.700, Bantuan Sulit Masuk

Visiokreatif.com – Myanmar. Korban gempa Myanmar meminta bantuan tenda pengungsian, pangan sampai air bersih. Permintaan itu disampaikan saat pemerintah setempat mengumumkan korban jiwa gempa per Selasa (1/4/2025) mencapai lebih 2700 orang.

Myanmar diguncang gempa berkekuatan 7.7 magnitudo pada Jumat pekan lalu. Keterangan kepala junta militer Myanmar Min Aung Hlaing, selain korban jiwa terdapat 4.521 terluka dan 441 masih hilang.

Min memprediksi jumlah korban jiwa gempa bisa menembus lebih dari 3.000 orang. Bukan cuma di Myanmar, gempa dahsyat itu turut terasa hingga Thailand dan China.

Saking dahsyatnya gempa jalanan di Myanmar rusak. Sejumlah gedung bertingkat sampai bangunan dilaporkan rusak atau bahkan runtuh.
Kondisi pasca-gempa menjadi perhatian khusus dari badan bantuan kemanusiaan PBB, OCHA. Mereka menyebut Mandalay menjadi wilayah paling terdampak gempa.

“Di daerah yang paling terdampak masyarakat berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti akses terhadap air bersih dan sanitasi, sementara tim tanggap darurat bekerja keras untuk menemukan korban selamat dan memberikan bantuan yang menyelamatkan nyawa,” kata OCHA seperti dikutip dari Reuters.

Badan kemanusiaan lainnya, Komite Penyelamatan Internasional, menambahkan selain membutuhkan bantuan kemanusiaan sesegera mungkin warga masih dihantui gempa susulan.

“Setelah mengalami teror gempa bumi, orang-orang sekarang takut akan gempa susulan dan tidur di luar di jalan atau di lapangan terbuka,” kata seorang pekerja IRC di Mandalay.

Kondisi memprihatinkan di Myanmar diperparah perang saudara yang belum berhenti. Myanmar jatuh ke dalam krisis kemanusiaan dan keamanan sejak kudeta militer pada 2021.

Menurut Amnesti Internasional, perang membuat bantuan kemanusiaan sulit masuk. Penguasa Myanmar, junta militer, pun didorong mempermudah izin masuk bantuan kemanusiaan.

Baca Juga: Update Terbaru Korban Gempa Myanmar: 2.056 Tewas, 270 Orang Hilang

“Militer Myanmar memiliki praktik lama menolak bantuan ke wilayah-wilayah kelompok-kelompok yang menentang mereka dengan aktif,” kata peneliti Amnesty di Myanmar, Joe Freeman.

“Militer harus segera mengizinkan akses tanpa hambatan ke semua organisasi kemanusiaan dan menghapus hambatan administratif yang menunda penilaian kebutuhan,” jelas Freeman. (*)