Keppres Pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke IKN Masih Tunggu Pembangunan Rampung

Visiokreatif.com – Jakarta. Presiden Prabowo direncanakan mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur pada Agustus 2028. Prabowo juga sudah menandatangi Revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Khusus Daerah Jakarta (UU DKJ).

Revisi UU tersebut tertuang dalam Nomor 151 Tahun 2024 dan ditandatangani pada 30 November. Status Jakarta sudah resmi berubah dari Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) menjadi Daerah Khusus (DKJ).

Wamendagri Bima Arya mengatakan, Prabowo akan berkantor di IKN setelah semua unsur kenegaraan sudah siap termasuk infrastruktur.
Meski sudah menjadi DKJ, Ibu Kota Negara masih tetap Jakarta. Pemindahan Ibu Kota Negara masih menunggu Keputusan Presiden (Keppres).

“Ketika dilantik nanti Gubernur Jakarta itu nomenklaturnya sudah DKJ begitu, ya intinya nomenklatur DKI dan DKJ saja. Realitasnya kegiatan politik pemerintahan semuanya di Jakarta,” ujar dia.

Terkait kapan Keppres pemindahan IKN akan diterbitkan, Bima Arya belum bisa memastikannya. Menurutnya, Keppres akan terbit jika sarana dan prasarana di IKN sudah rampung.

“Belum tahu, belum bisa dipastikan, yang pasti harus itu (pembangunan) selesai dulu ya,” tutup Bima Arya.

Sebelumnya ada 4 Pasal baru yang ditambahkan dalam RUU DKJ yakni Pasal 70A, 70B, 70C, dan 70D. Penambahan itu berkaitan dengan penamaan jabatan yang melekat pada Provinsi DKI Jakarta yang berubah menjadi DKJ.

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan, menegaskan status Jakarta masih sebagai ibu kota negara selama belum diterbitkannya Keppres.

“Kalau untuk letak posisi ibu kota, ya kan, ibu kota negara sekarang ada di mana, itu posisinya saat ini masih di DKI, di sini DKJ. Tetapi itu karena menunggu Keppres,” kata Bob Hasan, Minggu (8/12/2024).

Baca Juga: Istana Tegaskan Pembangunan IKN Terus Berlanjut: 2029 Jadi Ibu Kota Politik

“Kalau letak posisi, ya. Tapi, kalau soal nomenklatur karena UU Tahun 2023 yang kemudian direvisi dalam UU Nomor 2 tahun 2024, itu yang kemarin direvisi itu adalah nomenklatur,” jelas Politikus Gerindra itu. (*)